Perda Anti Rokok

Coba untuk kucing-kucingan dengan Perda Anti Rokok...?

Ingat perda anti rokok yang dikeluarkan pemerintah daerah DKI Jakarta? Sekarang susah juga mencari tempat merokok di Jakarta, salah-salah kena hardik petugas polisi pamong praja (by the way mereka lebih galak dari polisi resmi atau "ibu tiri" lho). Hampir semua mall dan pertokoan ada larangan merokok, disediakan tempat kecil terpojok di sudut gedung, meskipun didalam restoran yang ada di mall. Kenapa sih tidak seperti dulu ada smoking dan non smoking place atau tempat duduk? Ingat lagu...."perokok juga manusia....!!!!"

It is unfair, kita para perokok kan pembayar pajak yang rutin dan tertib, setiap membeli sekotak atau satu slop rokok, kok justru yang mendapat diskriminasi? Yang tak merokok justru tak membayar pajak kan?

Konflik di Lebanon

Berita terakhir yang dilansir oleh Associated Press pada siang hari ini mengatakan bahwa pemerintah Israel memutuskan untuk sementara tidak mengembangkan lebih jauh pertempurannya dengan kelompok Hezbollah di daerah bagian Selatan Lebanon. Namun niat ini agaknya masih harus dipertanyakan, karena otoritas militer Israel pada saat yang bersamaan memanggil pasukan cadangan mereka sebanyak 30,000 serdadu, yang akan dikerahkan jika pertempuran berkembang menjadi lebih hebat.

Sementara itu pemerintah Lebanon mengatakn sekitar 600 orang penduduk sipil telah tewas akibat pertempuran yang terjadi, dan tampaknya pertikaian yang terjadi tak juga menunjukkan indikasi akan berhenti dalam waktu dekat, meskipun Secretary of State Amerika Serikat Condoleezza Rice berkata bahwa ia ingin dan siap untuk kembali ke kawasan ini untuk melakukan dialog.

Kita tunggu saja, yang jelas bagi pemerintah Indonesia, untuk mengurus pemulangan satu jenazah tenaga kerja Indonesia yang tewas di Lebanon, masih belum becus dan berlarut-larut prosesnya. Lebih-lebih lagi keluarga korban terlambat diberitahu.

Pemerintah Akan Membentuk Komite Privatisasi

Suatu hal lucu di negeri ini adalah segala sesuatu dianggap akan menjadi beres kalau ada "komite." Banyak sudah komite terbentuk dan masalah yang ada toh belum terselesaikan.

Kembali pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, akan membentuk komite, yang kali ini mengambil nama kimte privatisasi. Tentu saja sudah dapat ditebak, bertujuan menangani persoalan privatisasi. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 19/2003. Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan paing lambat bulan Agustus komite ini akan terbentuk, berdasarkan peraturan presiden (Pepres).

Komite ini sendiri akan beranggotakan Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, menteri-menteri teknis, dan diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Teknis pelaksanaan dan tugas yang dimiliki oleh komite ini memang belum jelas, namun jika menilik nama komite yang dipakai, maka institusi ini akan bersifat sementara karena memakai nama "komite." Lain soal jika ada pemahaman lain.

Satu hal positif adalah, bergabungnya berbagai menteri yang terkait dengan persoalan privatisasi dalam satu komite ini, paling tidak memberi harapan munculnya kesepahaman diantara mereka. Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini acapkali muncul ketidaksepahaman diantara mereka berkaitan dengan soal privatisasi.

Berita terkait dapat lihat pada www.tempointeraktif.com tentang "Komite Privatisasi Akan Dibentuk Juli."

Korban Tsunami Mencapai 262

Tsunami yang melanda pantai Selatan pulau Jawa akibat gempa di lautan Hindia Senin, 17 Juli 2006 kemarin telah memakan korban sekitar 292 orang. Tak hanya itu, sekitar 160 orang masih dikabarkan hilang akibat tsunami yang melanda sebagian besar resort yang berada di tepi pantai serta perkampungan nelayan tersebut.

Simak up date beritanya pada http://cbs5.com/national/local_story_198235426.html